Slide background

Tentang Kami - BPPU

VISI

Andal dan Kompeten

Misi

Meningkatkan sistem perencanaan, informasi dan komunikasi yang andal dalam tata kelola Usaha Universitas.

Meningkatkan fungsi pengelolaan usaha dan koordinasi antar unit penghasil IGU dilingkungan Internal Universitas.

Meningkatkan pengembangan Badan Usaha milik Universitas.

Meningkatkan Hubungan Kemitraan Kelembagaan Universitas.

Tentang Kami

Kedudukan BPPU setingkat dengan Direktorat dan atau Biro, maka posisinya berada pada level menengah, yang bertugas untuk membantu Pimpinan Universitas dalam mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya, serta sekaligus mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan usaha dan hasil usaha tersebut di level bawah agar sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pimpinan Universitas.

Dalam tataran manajemen, BPPU memiliki tugas utama sebagai penyedia informasi bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan Universitas. Kedudukan BPPU sebagai manajemen level menengah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sistem pengendalian manajemen. Dimana di satu sisi akan menjalankan fungsi pengendalian kepada level operasional, sebagai jaminan bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan pada level ini tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan pada level universitas. Sementara itu juga akan berfungsi sebagai pintu informasi terakhir yang dapat diandalkan bagi Pimpinan Universitas dalam bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1 :
Terwujudnya Sistem Perencanaan, Informasi Dan Komunikasi Yang Andal Dalam Tata Kelola Usaha Universitas
Sasaran 1 :

  • Tersedianya kebijakan Pengelolaan Usaha Universitas
  • Tersedianya sistem perencanaan, informasi dan komunikasi tata kelola usaha Universitas
  • Tersedianya SOP (standard operating prosedure) pengelolaan Usaha Universitas

Tujuan 2 :
Terwujudnya fungsi pengelolaan usaha dan koordinasi antar unit penghasil IGU dilingkungan Internal Universitas
Sasaran 2 :

  • Terciptanya pengelolaan usaha di lingkungan UPI yang sesuai dengan prinsip usaha yang baik, dengan indikator sasaran
  • Terciptanya koordinasi dalam pengelolaan usaha di lingkungan UPI

Tujuan 3 :
Terwujudnya pengembangan Badan Usaha Milik Universitas
Sasaran 3 :

  • Tersusunnya studi kelayakan bisnis (bisnis plan) usaha Universitas
  • Terbentuknya Badan Usaha Milik Universitas dengan indikator sasaran

Tujuan 4 :
Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas Hubungan Kemitraan Kelembagan Universitas
Sasaran 4 :

  • Meningkatkan kemitraan kelembagaan Universitas dalam bidang akademik dan non akademik, dengan indikator sasaran
  • Terwujudnya dana abadi UPI dari donasi, wakaf dan bantuan hibah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan, dengan indikator sasaran

Latar Belakang

Perubahan yang sangat cepat dalam seluruh tatanan kehidupan khususnya yang dipicu oleh percepatan dalam bidang ICT telah mendorong setiap elemen di dalamnya untuk merespon lingkungan strategisnya. Strategi yang tepat diyakini akan memberikan nilai daya saing dan meraih advantage dalam setiap perubahan yang akan terus terjadi.

Bagi organisasi maupun individu, strategi haruslah dimaknai sebagai upaya dalam meraih keunggulan terbaik dalam setiap posisi perubahan yang melingkupinya. Dengan pemaknaan ini maka setiap organisasi maupun individu akan melalukan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapainya secara lebih antusias dan penuh dengan kesungguhan. Tatanan kehidupan yang sangat didominasi oleh interkoneksi, interalasi dan interdepedensi telah menawarkan setiap elemennya, masing-masing untuk memiliki keunggulan.

Dalam pemaknaan tersebut, maka Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang sangat konsen pada bidang pendidikan, akan memiliki nilai daya saing organisasi sebagai competitive advantage dalam upaya mencapai tujuan yang telah dicanangkannya. Sesuai dengan Renstra UPI 2016-2020, UPI setelah mencanangkan visinya sebagai universitas pelopor dan unggul, yang secara bertahap visi ini akan difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan ASEAN. Sehingga pada akhir tahun 2020, diharapkan pencapaian kepeloporan dan keunggulan UPI ditandai dengan pengakuan UPI sebagai universitas rujukan bidang pendidikan pada tingkat ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan visi UPI tersebut, Pimpinan Universitas, dengan seluruh organ universitas, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur pelaksana adaministratif, harus menerjemahkan Renstra ke dalam program aksi yang implementatif, koheren, realistik, yang kemudian dilaksanakan secara konsisten.

Berkaca pada Renstra UPI, pada analisis isu strategis bidang Kebijakan Kelembagaan, maka salah satunya adalah adanya keterbatasan UPI dalam meningkatkan income generating capacity, sebagai universitas yang berstatus PTN bh, UPI perlu terus meningkatkan income generating capacity yang dimilikinya. Untuk itu perlu dipikirkan berbagai kemungkinan usaha yang berpotensi menghasilkan pemasukan yang cukup signifikan bagi UPI.

Berdasarkan kajian mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada bidang kebijakan kelembagaan Renstra UPI di atas, maka untuk memperkuat kebijakan kelembagaan UPI 2016-2020, khususnya bidang usaha dan kemitraan, UPI mencanangkan program Mengembangkan usaha universitas untuk meningkatkan income generating unit (IGU) yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. dengan sejumlah indikator, yaitu:

  • Unit usaha komersial universitas berjumlah 35.
  • Unit usaha akademik universitas berjumlah 11.
  • Income generating mencapai 60 milyar.
  • Dana hasil kerjasama kelembagaan mencapai 135 milyar.
  • Persentase anggaran yang digunakan untuk fungsi tabungan usaha universitas (Dana non-PNBP) mencapai 5%.
    (Sumber: Renstra UPI, halaman 69)

Bagaimana mendesain hubungan kerja organisasi dalam pencapaian visi, misi organisasi berikut kebijakan, program serta indikatornya. Maka dilihat dari tatakelola organisasi, kebijakan organisasi yang dirumuskan pada tataran manajemen puncak, pada implementasinya akan membutuhkan satu sistem pengendalian manajemen sebagai fungsi manajemen level menengah, dan pelaksanaan operasional pada level unit terbawah. Sistem pengendalian manajemen pada level menengah akan berfungsi dua, pertama, sebagai upaya menerjemaahkan visi dan misi sebuah organisasi agar mampu teroperasionalisasikan dan tidak mengalami penyimpangan saat dijalankan oleh unit teknis paling bawah. Kedua, pada saat pelaksanaan oleh level operasional, sistem pengendalian manajemen harus mampu memberikan pedoman dan petunjuk kerja (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Kepentingan sistem pengendalian manajemen ini menjadi sangat kuat pada saat implementasi kebijakan pada level makro ke level operasional pada satuan unit kerja yang ada. Dengan demikian sistem pengendalian manajemen, yang dalam prakteknya akan dikendalikan oleh manajemen level menengah.

Sejalan dengan konsep sistem pengendalian manajemen di atas, dan sekaligus target yang dicanangkan oleh UPI dalam lima tahun mendatang (2016-2020), maka Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (selanjutnya disingkat BPPU) memiliki kedudukan yang sangat strategis. Dengan kedudukan BPPU setingkat dengan Direktorat dan atau Biro, maka posisinya berada pada level menengah, yang bertugas bertugas untuk membantu Pimpinan Universitas dalam mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya, serta sekaligus mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan usaha dan hasil usaha tersebut di level bawah agar sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pimpinan Universitas.

Dalam tataran manajemen, BPPU memiliki tugas utama sebagai penyedia informasi bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan Universitas. Kedudukan BPPU sebagai manajemen level menengah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sistem pengendalian manajemen. Dimana di satu sisi akan menjalankan fungsi pengendalian kepada level operasional, sebagai jaminan bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan pada level ini tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan pada level universitas. Sementara itu juga akan berfungsi sebagai pintu informasi terakhir yang dapat diandalkan bagi Pimpinan Universitas dalam bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.

Merujuk pada SOTK UPI (2015) pada bagian tentang kedudukan dan tugas utama BPPU, yang menjadi fungsi utama BPPU meliputi:

Penyusunan rencana dan program kerja BPPU

Dokumentasi dan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kebijakan pimpinan UPI yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan usaha universitas

  1. Penyusunan kebijakan teknis menyangkut pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan pembinaan unit-unit usaha di dalam lingkungan kampus UPI
  2. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pembinaan unit-unit usaha di dalam lingkungan kampus UPI
  3. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kemitraandan pengembangan usaha dengan berbagai pihak
  4. Koordinasi pelaksanaan usaha kepakaran akademik dengan Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana,
  5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Departemen, Program Studi, Laboratorium, dan unit kerja lainnya
  6. Pengelolaan hasil usaha berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
  7. Perencanaan dan pelaksanaan pembentukan badan hukum pengelolaan usaha UPI
  8. Pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja BPPU
  9. Pelaporan kegiatan Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha secara periodik.

Sesuai dengan fungsi di atas, maka tugas utama BPPU dibagi menjadi dua divisi yaitu: (1) Kemitraan dan pengembangan usaha UPI dan; (2) Pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI. Fokus divisi kemitraan dan pengembangan usaha adalah:

  • Penyusunan pedoman pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha UPI;
  • Pelaksanaan pengembangan usaha berbasis kepakaran dan usaha penunjang ;
  • Perencanaan dan pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha dengan berbagai pihak;
  • Pelaksanaan administrasi hasil usaha dari kemitraan dan pengembangan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • Pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha
  • Pelaporan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha.

Sedangkan untuk divisi pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI adalah:

  1. Penjabaran kebijakan teknis dalam bentuk pedoman pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI
  2. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan UPI
  3. Perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan usaha berbasis kepakaran
  4. Pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja Pengelolaan dan Pengendalian Usaha

Sejalan dengan tuntutan dan kondisi di atas, maka dibutuhkan beberapa instrumen pendukung agar proses orgganisasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan usaha dan pengembangan kemitraan di UPI mampu berjalan sesuai dengan landasan hukum, organisasi dan realitas yang ada di UPI. penguatan landasan hukum, penguatan sistem kerja yang berbasis ICT, serta tata kelola yang semakin mengarah pada tata kelola yang baik (Good Governance), pada pada akhirnya pengelolaan usaha dan pengembangan kemitraan di UPI mampu mencapai kinerja yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang memadai.

Salah satu satu dokumen perencanaan usaha (business plan) Universitas, sebagai satu dokumen perencanaan sebagai menjadi acuan bagi dalam pengembangan usaha dan kemitraan yang dalam implementasinya fungsi tersebut akan dilaksanakan oleh BPPU di bawah koordinasi dan tangung jawab penuh dari Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Usaha.

Sebagai satu dokumen perencanan, maka dokumen perencanaan usaha (business plan) Universitas harus mendapat penetapan dari Rektor serta mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat UPI untuk mendapat pertimbangan yuridis dan pertimbangan analisis resiko atas pengembangan usaha yang akan dikembangkan Universitas.

Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melandasi penyusunan dokumen Perencanaan Usaha UPI adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509)
  • Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 sebagaimana telah dirubah melaui Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
  • Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 08/TAP/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020
  • Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA/UPI/ 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015
  • Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.