Latar Belakang

Sejak didirikan pada 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), kemudian berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, dan sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN bh), UPI secara konsisten dan berkelanjutan menempatkan pendidikan sebagai kiprah utama dalam melaksanakan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jati diri ini tetap dipegang teguh dan bahkan dikokohkan dalam setiap kebijakan dan program yang dikembangkan. Dalam menjalankan kiprahnya, UPI senantiasa berupaya untuk aktif melakukan perubahan secara internal dan rensponsif terhadap faktor-faktor eksternal.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersifat otonom, UPI bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggung jawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan, dan keterjangkauan, sehingga tumbuh rasa kepemilikan masyarakat luas terhadap UPI.

Salah satu konsekuensi perubahan status baru UPI menjadi PTN bh diantaranya terkait kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola kekayaan (keuangan dan asset) dan mengembangkan sumber pendapatan secara mandiri/ otonom. Mengacu kepada Pasal 64 Statuta UPI, disebutkan bahwa usaha UPI dilakukan melalui badan usaha UPI, pengelolaan kekayaan UPI, dan pemanfaatan tanah untuk menghasilkan dana penunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai representasi dari badan usaha UPI dalam melaksanakan usaha UPI, maka dibentuklah Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha (BPPU), yang secara kelembagaan (SOTK 2015) berada di bawah Wakil Rektor (WR) Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha.

BPPU inilah yang diamanatkan untuk dapat menjadi motor penggerak usaha UPI sebagai income generating unit untuk memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, disebutkan bahwa sumber pendapatan UPI selain dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), pendanaan UPI juga dapat berasal dari:
a. masyarakat;
b. biaya pendidikan;
c. pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha UPI;
d. kerja sama Tridharma;
e. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau;
f. sumber lain yang sah.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum, disebutkan pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari selain APBN dapat bersumber dari:
a. masyarakat;
b. biaya pendidikan;
c. pengelolaan dana abadi;
d. usaha PTN Badan Hukum;
e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum;
g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
h. pinjaman.

Secara garis besar, sumber-sumber pendanaan/ pendapatan yang boleh didapatkan UPI sesuai PP No. 15/2014 dan PP No. 26/2015 adalah sama, kecuali pada PP No. 26/2015 ada tambahan bisa berupa pinjaman. Upaya pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan tersebut dapat dilaksanakan dalam kerangka kerja sama, layanan, dan pengembangan unit-unit usaha produktif, yang melibatkan dan memberdayakan seluruh stakeholder UPI dengan terus mempertahankan Pendidikan sebagai core business dan mission differentiation-nya.

Visi

“Menjadi unit usaha Produktif LP2IT Universitas Pendidikan Indonesia dalam mencapai kepeloporan dan keunggulan di bidang pendidikan se-ASEAN pada tahun 2020”.

Misi

  • Menjadi salah satu lembaga/unit  yang  mendatangkan income-generating yang mampu mengelola dan mengembangkan usaha UPI, melalui aplikasi bisnis dan pengembangan wilayah guna mendukung peyelenggaraan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional, sehingga bisa lebih meningkatkan kapasitas BPPU;
  • Mampu memanfaatkan hasil penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal, yang implementasinya dapat dikembangkan menjadi jasa kepakaran dan layanan usaha UPI;
  • Mendukung pengembangan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan, melalui pelatihan dan praktek kewirausahaan.
  • Terus memfasilitasi pengembangan usaha UPI, baik berupa kepakaran, aset dan jasa/ layanan, guna terus mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan seluruh Civitas Akademika UPI;
  • Mendukung mekanisme reward and incentive, agar pengelolaan dan pengembangan usaha UPI terus mendapat dukungan dan seluruh Civitas Akademika UPI merasan nyaman bekerjasama dengan LP2IT;
  • Secara intensif dan sistematis  menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat, sebagai bentuk promosi tingkat kepakaran dan kemampua UPI dalam pemecahan masalah (problem solving) masalah-masalah aktual di masyarakat.

Road Map